Wakil Walikota H M Yusuf”Jamin Roda Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tetap Berjalan Pasca Penahanan Walikota.

Spread the love

Kota Tasik, jerat86.com – Wakil Walikota Tasikmalaya H. Muhammad Yusuf, menjamin roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan pasca penahanan Walikota Tasikmalaya H. Budi Budiman oleh KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan DAK tahun 2018 ke mantan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo senilai Rp. 400 juta, jumat (23/10/2020).

“Untuk itu, langkah konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terus dilakukan termasuk dengan DPRD Kota Tasikmalaya,”. Walikota resmi ditahan KPK dan menjadi tersangka ke-7 dalam pusaran kasus dugaan suap pengurusan DAK 2018, saat ini menjalani isolasi terlebih dahulu selama 20 hari di Rutan cabang KPK Kavling C1 hingga 11 November 2020, ucap Yusuf saat Konferensi Pers di Lobi Balekota Tasikmalaya, senin (26/10/20).

Lanjut Yusuf Gubernur meminta perkembangan itu, karena ini sifatnya baru radiogram untuk sifat yang mendesak barangkali karena kejadian hari juma’t yang lalu, mulai hari senin ini saya diberi kewenangan berdasarkan radiogram tapi untuk kewenangan penuh kita nunggu dulu SK nya apakah ini PLT atau bagaimana harus dijelaskan lagi. Dan saya juga harus melaksanakan tugas sesuai surat perintah yang jelas.” tuturnya.

Ia juga menambahkan terkait persoalan gratifikasi yang menjerat Walikota Tasikmalaya, dirinya memaparkan untuk persoalan gratifikasi yang menyangkut suap yang kita lihat kasus nya seperti itu, jangan dianggap ini tradisi tidak mungkin ini menjadi tradisi, mudah-mudahan kedepan tidak ada hal yang terjadi apa yang sudah dialami pa wali, selanjutnya perihal Gugus Tugas Covid-19 yang diketuai oleh Walikota Tasikmalaya dirinya pun berkomentar akan membahas hal itu,  di gugus tugas secepatnya kita akan di evaluasi kembali atau secara otomatis wakil ketua gugus tugas menjadi ketua gugus tugas.” tandasnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkirim radiogram dengan nomor : 132/50/Pamkam yang dibuat pada tanggal 23 oktober 2020 .Isi radiogram tersebut menindaklanjuti penetapan Walikota Tasikmalaya sebagai tersangka dan diikuti dengan penahanan yang bersangkutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disampaikan hal sebagai berikut.

Sesuai pasal 65 ayat 3 UU no 23 tahun 2014 Kepala Daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kemudian, dengan pasal 66 ayat  huruf c UU No.23 Tahun 2014 bahwa Wakil Kepala Daerah mempunyai Tugas melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah  apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka menjamin keberlangsungan Pemerintahan Daerah di Kota Tasikmalaya, agar saudara Wakil Walikota Tasikmalaya melaksanakan tugas dan wewenang Walikota Tasikmalaya sesuai peraturan perundang-undangan serta saudara memantau kasus dan melaporkan perkembangannya kepada Gubernur Jawa Barat. Jerat86 01

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*